Timika – Pemerintah Kabupaten Mimika bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Pusat serta BPKP Papua Tengah menggelar Workshop Pengelolaan Dana Desa dengan tema “Pengelolaan Keuangan Desa yang Akuntabel dalam Rangka Percepatan Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Kegiatan berlangsung di Ruang Pertemuan BPKAD Mimika dan dihadiri oleh Wakil Bupati Mimika dan Pj. Sekda Mimika, Kamis (04/09/2025).
Dalam sambutannya, Wakil Bupati Mimika menyampaikan apresiasi yang tinggi atas terselenggaranya workshop tersebut. Ia menegaskan bahwa dana desa adalah instrumen vital dalam upaya membangun Indonesia dari pinggiran sesuai dengan semangat Nawacita.
“Di Kabupaten Mimika, dana desa telah terbukti menjadi motor penggerak pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan ekonomi di tingkat kampung. Namun, kita juga menyadari bahwa pengelolaan dana yang besar ini memiliki tantangan tersendiri. Diperlukan tata kelola yang profesional, transparan, dan akuntabel agar setiap rupiah benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat serta terhindar dari potensi penyimpangan,” tegasnya.
Workshop ini dihadiri oleh empat pilar penting, yakni Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sebagai representasi daerah dan pengawas, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) sebagai garda depan penyaluran dan monitoring, Kejaksaan Negeri sebagai benteng penegakan hukum, serta BPKP sebagai auditor dan pembina akuntabilitas. Kehadiran keempat lembaga ini bersama pemerintah daerah dinilai sebagai wujud nyata komitmen untuk memastikan dana desa tersalurkan, dikelola, dan dipertanggungjawabkan dengan benar.
“Saya percaya, jika kolaborasi ini berjalan konsisten, maka desa-desa di Mimika akan semakin maju, masyarakat semakin sejahtera, dan pembangunan bisa dirasakan secara merata hingga pelosok kampung,” ujar Wakil Bupati.
Ia juga berpesan kepada seluruh peserta workshop, khususnya para kepala kampung dan aparat desa, agar benar-benar memanfaatkan kegiatan ini dengan baik. “Serap ilmunya, jangan ragu bertanya, dan yang terpenting implementasikan pengetahuan yang didapat di tempat tugas masing-masing. Ingat, kepercayaan masyarakat kepada kita tidak hanya diukur dari seberapa besar dana yang dikelola, tetapi dari sejauh mana dana tersebut membawa perubahan nyata bagi kesejahteraan mereka,” pesannya.
Melalui workshop ini, Pemerintah Kabupaten Mimika berharap momentum penguatan tata kelola pemerintahan desa dapat terwujud. Harapannya, desa-desa di Mimika menjadi mandiri, transparan, serta mampu berkontribusi pada percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. (HPMMK)
